PENDIDIKAN, ARRAHMAH – Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) menolak pemberlakuan sekolah lima hari. KMPP memandang Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang jam sekolah telah meresahkan masyarakat. Karenanya, ribuan massa turun jalan untuk menuntut supaya Permendikbud yang mengatur lima hari sekolah dibatalkan.
”Kami menolak dengan tegas Permendikbud yang mengatur lima hari sekolah karena tidak sesuai dengan UUD 1945 serta UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Selain itu, Permendikbud itu telah meresahkan masyarakat,” tegas Koordinator Aksi Hudallah Ridwan disela aksi, Jumat, (21/7/17).
Gus Huda, sapaan akrab Hudallah Ridwan, menambahkan Pemprov Jateng dan Pemkab/kota Se Jateng telah sewenang-wenang memaksakan menerapkan lima hari sekolah di setiap satuan pendidikan. Hematnya, pemerintah tidak memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang selama ini menolak.
”Kami juga menolak kebijakan Pemprov Jateng dan Pemkab/kota di Jateng yang telah sewenang-wenang menerapkan lima hari sekolah di setiap satuan pendidikan. Jelas pemerintah di Jateng tidak mengindahkan permintaan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat,” tukasnya.
Untuk itu, lanjut Gus Huda, pihaknya mewakili ribuan massa aksi meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang penguatan pendidikan karakter. Namun demikian, Presiden Jokowi juga harus memperhatikan eksistensi pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia.
”Namun, dengan catatan eksistensi lembaga pendidikan yang sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka juga harus diperhatikan. Lembaga pendidikan keagamaan itu sudah terbukti mampu melahirkan generasi bangsa yang berkarakter. Tokoh-tokoh yang lahir dari lembaga pendidikan keagamaan itulah yang selama ini menjaga keberagaman dalam bingkai NKRI,” tandasnya.
Foto: 10.000 Santri Se Jawa Tengah minta lima hari sekolah dihentikan karena akan membuat Madrasah Diniyyah dan TPQ Gulung Tikar. Aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jum'at (21/7/2017)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar